Ledakan HIV/AIDS Mengkhawatirkan
Beberapa indicator menunjukkan bahwa kondisi perempuan Indonesia masih memprihatinkan.Angka kematian ibu waktu melahirkan mencapai 307 per 100.000 kelahiran hidup,merupakan salah satu angka tertinggi di kawasan ASEAN.Masih dari survey yang sama beberapa angka mengilustrasikan betapa rendahnya tingkat kesehatan perempuan seperti : lebih dari 50% kelahiran dilakukan di rumah dan lebih dari 30% dibantu oleh dukun.Dari segi pendidikan juga tidak lebih baik karena lebih dari 50% perempuan pernah kawin hanya lulus SD.Kemudian dalam keterlibatan ekonomi juga masih relatifrendah mengakibatkanakses perempuan dalam ekonomi jg relative rendah.
Sebagai kapasitas perempuan baik sebagai individu/kelompok untuk melawan kewajiban tidak rasionalyang mengontrol prilakuatau penolakan terhadap hak-hak perempuan.Sekjen PBB dalam laporan tahunan UNICEF 2007 di atas,pemberdayaan perempuan memiliki peran penting yang tidak terabaikan demi keberhasilan pembangunan.
Pendidikan merupakan suatu variabel penting dalam pemberdayaan perempuan.Banyak ahli yang menyebutkan dampak positif dari pencapaian bidang pendidikan untuk menentukan pendidikan sosial ekonomi lainnya termasuk kesehatan.
Pendidikan sangat penting karena pendidikan dapat membentuk suatu pemahaman dan kebudayaan baru.Perempuan yang berpendidikan mengerti tentang perawatan kesehatan yang benar termasuk pemberian nutrisi yang tepat bagi keluarga.Pendidikan juga mampu membangun pemahaman perempuan terhadap praktek kesehatan modern dan mengurangi kepercayaan tradisional yang merugikan kesehatan. Hal tersebut sangat penting terutama dalam masyarakat tradisional dimana kepercayaan nasional yang merugikan masih banyak diterapka.Di Indonesia sendiri kondisi tersebut juga masih terilustrasikan dari banyaknya persalinan yang di tolong oleh dukun dan pola pemberian makanan pada balita yang tidak tepat.
Disamping itu pendidikan juga akanmemberikan kesempatan lebih besr pada permpuan untuk berpatisipasi dalam kegiatan ekonomi.Secara individual kondisi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan dan lebih jauh lagi dapat mendorong kemajuan ekonomi secara asional. Mengapa? Karena perempuan secara kuantitas lebih banyak dari pada laki-laki merupakan SDM pontensial yang belum berdaya guna secara optimal.Mengingit begitu positif dan luasnya dampak pendidikan bagi perempuan maka tadiklah salah jika peningkatan pendidikan secara umum dan bagi perempuan khususnya harus mendapat prioritas utama untuk dilakukan.
Kamis, 17 April 2008
BANGSA TANPA KEDAULATAN PANGAN
Bangsa Tanpa Kedaulatan Pangan
Melesatnya harga bahan kebutuhan pokok telah memaksa pemerintah mengingkari komitmen berhemat anggaran subsidi.Sebuah paket kebijakan ekonomi bertujuan menstabilkan kejolak kenaikan harga bahan pangan senilai Rp 13,2 triliun diluncurkan,termasuk didalamnya penurunan bea masuk beras dari Rp 550 menjadi Rp 450 per kg serta pembebasan bea masuk kedelai dan terigu.
Penurunan dan bahkan pembebasan bea masuk produk dan pertanian primer pada saat harga internasional menggila memang dapat membantu meringankan beban konsumen,khususnya yang berasal dari kelompok miskin.Kegiatan pengolahan mekanan dan minuman berbasis usaha kecil dan rumah tangga pasti terbantu dengan harga produk inpor yang tiba-tiba menjadi lebih murah ketika tidak dikenakan bea masuk.
Keberadaan Indonesia sebagai net importer sejumlah komoditas pertanian praktis menjadikan perubahan harga sekecil apapu pada lingkungan strategis berdampak signifikan terhadap terbentuknya harga riil di pasar domestic.tanpa disadari,petani kecil telah masuk perangkap liberalisasi dan globalisasi perdagangan dengan tanpa persiapan.
Tragisnya,banyak diantara pemikir ekonomi dan perancang kebijakan terkecoh prodok inpor murah dari pada harus memproduksinya sendiri,tetapi tidak berdaya saing kuat.seolah tidak peduli liberalisasi perdagangan sendiri bukanlah jalan terbaik menuju kemaslahatan manusia sejagat
Idealisme dan praktik liberalasasi begitu kontras.negara-negara industri maju selalu mendiktekan kemauannya agar Negara-negara berkembang dan miskin mengadopsi dokrin merkantilisme ini secara mentah-mentah,sementara liberalisasi sendiri syarat kepentingan,distorsi,dan praktik tidak fail.
Negara-negara berkembang diminta membuka akses pasar lebar bener dengan menghilangkan berbagai hambatan masuk (barrier to entry) untuk produk Negara lain,baik melalui tariff maupun nontarif. Apa yang dilakukan Negara-negara industri maju sebenarnya tak lebih dari upaya menjadikan negar-negara berkembang tempat pembuangan sampah bagi produk yang mereka hasilkan karena pasar sudah jenuh.
Melesatnya harga bahan kebutuhan pokok telah memaksa pemerintah mengingkari komitmen berhemat anggaran subsidi.Sebuah paket kebijakan ekonomi bertujuan menstabilkan kejolak kenaikan harga bahan pangan senilai Rp 13,2 triliun diluncurkan,termasuk didalamnya penurunan bea masuk beras dari Rp 550 menjadi Rp 450 per kg serta pembebasan bea masuk kedelai dan terigu.
Penurunan dan bahkan pembebasan bea masuk produk dan pertanian primer pada saat harga internasional menggila memang dapat membantu meringankan beban konsumen,khususnya yang berasal dari kelompok miskin.Kegiatan pengolahan mekanan dan minuman berbasis usaha kecil dan rumah tangga pasti terbantu dengan harga produk inpor yang tiba-tiba menjadi lebih murah ketika tidak dikenakan bea masuk.
Keberadaan Indonesia sebagai net importer sejumlah komoditas pertanian praktis menjadikan perubahan harga sekecil apapu pada lingkungan strategis berdampak signifikan terhadap terbentuknya harga riil di pasar domestic.tanpa disadari,petani kecil telah masuk perangkap liberalisasi dan globalisasi perdagangan dengan tanpa persiapan.
Tragisnya,banyak diantara pemikir ekonomi dan perancang kebijakan terkecoh prodok inpor murah dari pada harus memproduksinya sendiri,tetapi tidak berdaya saing kuat.seolah tidak peduli liberalisasi perdagangan sendiri bukanlah jalan terbaik menuju kemaslahatan manusia sejagat
Idealisme dan praktik liberalasasi begitu kontras.negara-negara industri maju selalu mendiktekan kemauannya agar Negara-negara berkembang dan miskin mengadopsi dokrin merkantilisme ini secara mentah-mentah,sementara liberalisasi sendiri syarat kepentingan,distorsi,dan praktik tidak fail.
Negara-negara berkembang diminta membuka akses pasar lebar bener dengan menghilangkan berbagai hambatan masuk (barrier to entry) untuk produk Negara lain,baik melalui tariff maupun nontarif. Apa yang dilakukan Negara-negara industri maju sebenarnya tak lebih dari upaya menjadikan negar-negara berkembang tempat pembuangan sampah bagi produk yang mereka hasilkan karena pasar sudah jenuh.
UPAYA MEMBEDUNG KEPUTUSAN RAKYAT
Upaya Membedung Keputusan Rakyat
Rakyat yang dimaksud adalah mereka yang kenyang dengan janji kampanye tetapi harus makan ubi atau nasi aking yaitu mereka yang tidak berdaya menghadapi penggusuran.Mereka yang pasrah menyaksikan rumah dan lahan hidupnya tergenang Lumpur,mereka yang menderita akibat bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia yang serakah.Mereka yang putus asa serta kecewa akibat pimpinan dan wakil rakyattidak merasakan keprihatinan dan penderitaan rakyat.
Kenyataan yang menggambarkan betapa sengsaranya rakyat sebenarnya ironis bila dibandingkan dengan kenyataan lain berupa keiklasan rakyat yang telah mempercayakan kedaulatan,penghormatan,serta kenikmatan kpd elitepolitik.Bahkan,pada tahun 2005 dan 2006 telah diselenggarakan lebih dari 190 kali pemilihan kepala daerah dan berlangsung tertib dan aman.suatu prestasi yang pantas di syukuri mengingat tidak jarang pascapemilihan umum terjadi perang saudara,sebagia mana di tulis Jack Snydr dalam buku berjudul “from voting to violence”,”Demokratization and Nationalist Conflict” pada tahun 2000.Sejak demokrasi menjadi pilihan Negara sebagai sistem kekuasaan yang digandrungi umat manusia,belum pernah ada Negara didunia yang menyelenggarakan pemilihan umum seperti yang dilakukan bangsa Indonesia.
Prestasi rakyat lain yang patut dicatat adalah respons mereka terhadap insiatif dan upaya pemerintah yang patut dihargai dalam melakukan perdamaian di aceh.Kalaupun timbul permasalahan,semua diselesaikan dengan aturan yang disetujui bersama.ungkapan from bullet to ballot,yang tidak mudah dilakukan,ternyata dapat menjadi kenyataan di aceh.
Berdasarkan pencermatan diatas,pemerintah harus memanfaatkan satu setengah tahun,membuat skala prioritas dan memusatkan kebijakan yang mendesak bagi kebutuhan dasar masyarakat.hal itu perlu dilakukan bukan hanya untuk membendung keputus asaan masyarakat,tetapi juga menumbuhkan optimisme publik.oleh sebab itu,pemerintah dituntut lebih meningkatkan beberapa keberhasilan agar dirasakan rakyat secara keseluruhan.
Mungkin harapan ini dapat diletakkan pada instruksi presiden tahun 2007 yang memberikan target yang harus dicapai 15 pejabat tinggi meningkatkan kinerjanya.Secara garis besar,target tersebut selama tahun 2007 adalah meningkatkan produksi beras menjadi dua ton,produksi nigas 30 persen dalam tiga tahun,membangun industri listrik skala menegah 200 MW per tahun. Namun,harus diakui persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia besar,kompleks,dan rumit.tingkat akselerasi perubahan sedemikian tinggi sehingga tidak terkejar oleh aturan dan lembaga yang seharusnya mendukungnya.Hanya kerja keras dan ketekunan yang dapat meujudkan cita-cita besar tersebut.
Rakyat yang dimaksud adalah mereka yang kenyang dengan janji kampanye tetapi harus makan ubi atau nasi aking yaitu mereka yang tidak berdaya menghadapi penggusuran.Mereka yang pasrah menyaksikan rumah dan lahan hidupnya tergenang Lumpur,mereka yang menderita akibat bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia yang serakah.Mereka yang putus asa serta kecewa akibat pimpinan dan wakil rakyattidak merasakan keprihatinan dan penderitaan rakyat.
Kenyataan yang menggambarkan betapa sengsaranya rakyat sebenarnya ironis bila dibandingkan dengan kenyataan lain berupa keiklasan rakyat yang telah mempercayakan kedaulatan,penghormatan,serta kenikmatan kpd elitepolitik.Bahkan,pada tahun 2005 dan 2006 telah diselenggarakan lebih dari 190 kali pemilihan kepala daerah dan berlangsung tertib dan aman.suatu prestasi yang pantas di syukuri mengingat tidak jarang pascapemilihan umum terjadi perang saudara,sebagia mana di tulis Jack Snydr dalam buku berjudul “from voting to violence”,”Demokratization and Nationalist Conflict” pada tahun 2000.Sejak demokrasi menjadi pilihan Negara sebagai sistem kekuasaan yang digandrungi umat manusia,belum pernah ada Negara didunia yang menyelenggarakan pemilihan umum seperti yang dilakukan bangsa Indonesia.
Prestasi rakyat lain yang patut dicatat adalah respons mereka terhadap insiatif dan upaya pemerintah yang patut dihargai dalam melakukan perdamaian di aceh.Kalaupun timbul permasalahan,semua diselesaikan dengan aturan yang disetujui bersama.ungkapan from bullet to ballot,yang tidak mudah dilakukan,ternyata dapat menjadi kenyataan di aceh.
Berdasarkan pencermatan diatas,pemerintah harus memanfaatkan satu setengah tahun,membuat skala prioritas dan memusatkan kebijakan yang mendesak bagi kebutuhan dasar masyarakat.hal itu perlu dilakukan bukan hanya untuk membendung keputus asaan masyarakat,tetapi juga menumbuhkan optimisme publik.oleh sebab itu,pemerintah dituntut lebih meningkatkan beberapa keberhasilan agar dirasakan rakyat secara keseluruhan.
Mungkin harapan ini dapat diletakkan pada instruksi presiden tahun 2007 yang memberikan target yang harus dicapai 15 pejabat tinggi meningkatkan kinerjanya.Secara garis besar,target tersebut selama tahun 2007 adalah meningkatkan produksi beras menjadi dua ton,produksi nigas 30 persen dalam tiga tahun,membangun industri listrik skala menegah 200 MW per tahun. Namun,harus diakui persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia besar,kompleks,dan rumit.tingkat akselerasi perubahan sedemikian tinggi sehingga tidak terkejar oleh aturan dan lembaga yang seharusnya mendukungnya.Hanya kerja keras dan ketekunan yang dapat meujudkan cita-cita besar tersebut.
Kamis, 10 April 2008
SELAMAT DATANG DI BLOG MITA HARIANTI ONLINE'S
Terima kasih atas kunjungan anda ke blog saya,blog ini banyak memberikan informasi tentang gaya hidup.
Langganan:
Postingan (Atom)